Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka

HUKUM JUAL BELI DENGAN UANG MUKA

Oleh : Ustadz Abu Asma’ Kholid Syamhudi

Download PDF

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (Down of Payment), atau uang muka. Biasa pula di sebut dengan istilah “tanda jadi”. Bagaimanakah tinjauan syari’at terhadap sistem panjar ini? Selanjutnya disebut dengan uang muka.

Pengertian Uang Muka

Panjar dalam bahasa arab adalah al ‘urbunn( العر بون). Kata ini memiliki padaan kata al urbaan ((الأربان, al ‘urbaan (العر بان) dan al urbuun (الأربون). (Lihat catatan penulis dr penjelasan Syaikh Dr. Abdulqayum as Sahibaani dlm pelajaran kitab Nailul – Authar di Universitas Islam Madinah, tgl 11-06-1418H. Lihat juga al Mughni, Ibnu Qudamah 6/331).

Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. (Al Qaamus al Muhith, al Fairuz Abadi, Cetakan kelima th. 1416H, Muassasah ar Risalah, hlm 1568 )

Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: “Apabila saya ambil barang tersebut, maka (uang muka) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya), maka uang ini menjadi milik anda (penjual)”. (Catatan penulis dr penjelasan Syaikh Abdulqayyum as Sahibaani).

Atau seseorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan, apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila membatalkan pembeliannya, maka uang muka itu menjadi milik penjual. (Al Mughni 6/331).

Secara ringkas, sistem jual beli seperti ini dikenal di tengah masyarakat kita dengan sebutan pembayaran DP atau uang jadi (istilah Jawa panjer). Wallahu a’alm.

Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang terbagi dalam dua pendapat.

1. Yang berpendapat jual beli dengan uang muka (panjer) ini tidak sah.

Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Al Khathabi mengatakan, ”Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya jual beli ini. Malik, Syafi’i mengatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad (rusak) dan al gharar (spekulasi). Juga, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Demikian juga Ash habur Ra’yu (madzhab Abu Hanifah, Pen) menilai jual beli seperti ini tidak sah”. (Ma’alim Sunan Syarah Sunan Abu Dawud pada footnote Sunan Abu Dawud 3/768).

Ibnu Qudamah mengatakan, demikianlah pendapat Imam Malik, as Syafi’i dan Ash habur Ra’yu dan juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dan al Hasan al Bashri. (Al Mughni 6/331).

Yang menjadi argumentasi pendapat ini, di antaranya sebagaimana berikut ini.

a. Hadits Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik berkata: “Dan inilah yang kita lihat – Wahhau a’lam – seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan, kemudian berkata ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan, apabila saya membetalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu’.”

(HR. Imam Malik, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hadits ini dinilai dhaif oleh Syaikh al Albani)

b. Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena di syaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. (Lihat al Mughni 6/331). Adapun memakan harta orang lain, hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

ayat35.jpg

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an Nisaa:29).

c. Dalam jual beli dengan sistem uang muka tersebut, terdapat dua syarat yang menunjukkan kebatilannya. Pertama, syarat memberi uang panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi, dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. (Lihat Shahih Fiqhua Sunnah 4/411).

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan “Saya mempunyai hak memilih. (Terserah) kapan saya ingin mengembalikan dengan tanpa dikembalikan uang pembayarannya”. (Ibid). Menurut Ibnu Qudamah, demikian ini menunjukkan qiyas (analogi).

Pendapat ini dirajihkan as Syaukani sebagaimana pernyataan beliau:”Yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama, karena dalam hadits ‘Amru bin Syu’aib terdapat beberapa jalan periwayatan yang saling mengautkan. Juga, karena dalan jual beli seperti ini terdapat larangan, dan hadits yang mengandung larangan lebih rajih dari yang menunjukkan bolehnya, sebagaimana telah jelas dalam Ushul Fiqh. Yang menjadi illat (sebab hukum) larangan ini ialah, jual beli seperti ini mengandung dua syarat yang fasid. Pertama, syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli batal membelinya. Kedua, syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila si pembeli tidak ada keinginan untuk membelinya. (Nailul Authar 6/289)

2. Pendapat yang menyatakan jual beli dengan uang muka diperbolehkan

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah. Dan diriwayatkan bolehnya jual beli ini ddari Umar, Ibnu Umar, Sa’d bin Musayyib dan Muhammad bin Sirin. (Lihat al Mughni). Al Khathabi mengatakan: “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini. Juga diriwayatkan dari Umar.

Imam Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan mengatakan, aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu, sedangkan ini merupakan pendapat Umar radhiallahu anhu, yaitu blehnya jual beli dengan uang muka. Ahmad juga melemahkan hadits larangan jual beli yang seperti ini, disebabkan terputus. (Ma’alim Sunan Syarah Sunan Abu Dawud pada footnote Abu Dawud 3/768)

Argumentasi pendapat yang membolehkan ini, yaitu sebagaimana berikut ini.

a. Atsar yang berbunyi:

Dari Nafi’ bin al Harits, sesungguhnya ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk ‘Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila ‘Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Al Atsram berkata,”Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab,’ Apa yang harus kukatakan? Ini Umar radhiallahu anhu (telah berpendapat demikian)’.” (Lihat Al Mughni 6/331)

b. Hadits ‘Amru bin Syu’aib adalah lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran untuk melarang jual beli dengan sistem uang muka ini.

c. Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan demikian, maka tidaklah benar pendangan yang mengatakan, bahwa uang muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa adanya imbalannya.

d. Tidak sahnya qiyas (analogi) jual beli ini dengan al khiyar al majhul (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batal analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Pendapat Para Ulama Kontemporer

Syaikh Abdul ‘Azis bin Baaz rahimahullah pernah ditanya: “Bagaimana hukum melaksanakan jual beli sistem panjar (al urbun) apabila belum sempurna jual belinya? Bentuknya yaitu, dua orang melakukan transaksi jual beli. Apabila jual beli telah sempurna, maka pembeli melunasi nilai pembayarannya. Dan bila pembeli batal melakukan pembelian, maka si penjual mengambil DP (uang muka) tersebut, dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Pertanyaan ini dijawab oleh Syaikh Abdul ‘Azis bin Baaz rahimahullah sebagai berikut:”Tidak mengapa mengambil DP (uang muka) tersebut, menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama. Apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu, dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan)”. (Fiqh wa Fatawa al Buyu’, disusun oleh Asyraf Abdul Maqshud hlm 291, dinukil dari Shahih Fiqhus Sunnah 4/412).

Lajnah Daimah lil Buhuts al Ilmiyah wal Ifta’ (Komite Tetap Untuk Penelitian Ilmiyah dan Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia, menyebutkan dalam fatwanya sebagai berikut:

1. Fatwa no. 9388

Pertanyaan: Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka (‘urbuun) dari pembeli? Dan jika pembeli batal membelinya atau mengembalikan pembeliannya, apakah secara hukum syari’at si penjual berhak mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada di pembeli?

Jawaban: Apabila keadaan demikian, maka dibolehkan bagi penjual untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli – menurut pendapat yang rajih – apabila keduanya telah sepakat untuk itu. (Fatawa Lajnah Daimah 13/132).

2. Fatwa no. 19637

Pertanyaan: Al ‘urbuun sudah dikenal dengan (penyebutan) uang muka sedikit, yang diserahkan pada waktu membeli berfungsi sebagai tanda jadi, sehingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantng. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta ‘urbuun (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jual beli dengan DP (‘urbuun) diperbolehkan. Jual beli ini dengan membawa seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari harga barang tersebut setelah selesai transaksi, sabagai jaminan barang. Ini dilakukan, agar selain si pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya, maka uang muka tersebut terhitung sebagai bagian dari pembayaran. Dan bila tidak mengambilnya, maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual beli dengan uang muka ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya. Dan secara syar’i, penjual memiliki hak menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang. Dibolehkannya jual beli ‘urbuun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin al Khaththab. Imam Ahmad menyatakan jual beli seperti ini boleh, dan Ibnu Umar juga membolehkannya. Sa’id bin al Musayyib dan Muhammad bin Sirin mengatakan: “Diperbolehkan bila ia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta.”

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang berbunyi:

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam melarang jual beli dengan uang muka”, ini merupakan hadits lemah. Imam Ahmad dan selainnya telah mendhaifkannya, sehingga (hadits ini) tidak bisa dijadikan sandaran. (Ibid 13/133-134).

Majlis Fikih Islam, dalam seminar ke-8 berkesimpulan dibolehkannya jual beli dengan uang muka. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang telah disepakati.

Pertama. Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah, menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat, bila si pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang (muka yang telah dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini, selain berlaku untuk jual beli, juga berlaku untuk sewa menyewa. Karena, menyewa berarti membeli fasilitas.

Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang lokasi di likasi akad (jual beli as Salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

Kedua. Jual beli dengan uang muka dibolehkan, bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti. Uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran bila sudah dibayar lunas, dan menjadi milik penjual, bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam telah bersabda:

Barangsiapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim, maka Allah akan membebaskan dirinya dari kesalahan dan dosanya.”

Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan, seseorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya. Karena mengetahui sangat rugi atau sudah tidak membutuhkan lagi, atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual, dan si penjual menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli). (Lihat ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud 9/237).

Demikian permasalahn jual beli dengan pemberian uang muka. Mudah-mudahan bermanfaat, wallahu a’alm.

Di Kutip dari Majalah As Sunnah Edisi 11/X/1428H/2007M

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: